Malut- Kepolisian Resor Halmahera Utara, MalukuUtara kembali menggelar sidang pelanggaran kode etik provesi terhadap satu anggota atas nama Brigadir Polisi (Brigpol) RZE yang bertempat di Aula Amarta Polres Halmahera Utara, pada Sabtu ( 9/11) kemarin.
Sidang dipimpin langsung oleh Waka Polres Halmahera Utara Kompol Roy Berman Simangunsong sebagai Ketua Komisi Persidangan, didampingi Kabag Ops AKP Joy A. Putra, Sianipar, Wakil Komisi dan Kabag Ren AKP Leviana Latusinai, sebagai Anggota Komisi, Kasi Propam Polres Halut Ipda Hopni Saribu dan Bripka Joe Pattiasina sebagai Penuntut, Pendamping Terduga Pelanggar Iptu Irwan Duwila (Ps. Paur 3 Subbid Bankum Bidkum Polda Malut).
Sidang Berlangsung di Aula Amarta polres Halmahera Utara itu dimulai Pukul 15.26 Wit.
Wujud perbuatan
Terduga pelanggar Brigpol RZE, diduga telah melakukan kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Istrinya WAS alias Wulan pada tanggal 19 September 2024 yang bertempat di Pasar Inpres Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara.
Atas perbuatan nyaTerduga pelanggar, diduga kuat telah melakukan pelanggaran Kode Etik sebagai Anggota Polri (KEPP) yang berkaitan dengan kewajiban dan larangan sebagai Anggota Polri sebagai mana diatur dalam pasal 13 ayat 1 PP RI Nomor 1 Tahun 2023, tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Pasal 8 huruf (d), menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan Pasal 13 huruf (h) PP RI Nomor 07 tahun 2022, tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Memutuskan, Menetapkan
PUT-KKEP/ 06 / XI / 2024 / Sie Propam tanggal 09 November 2024. Menjatuhkan sangksi berupa, Sangsi bersifat Etika, Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, Kewajiban pelanggar untuk minta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan, Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan rohani, mental dan pengetahuan.
Sangsi yang di berikan kepada pelanggar yakni
Teguran Tertulis, Penundaan Kenaikan Pangkat selama 2 (dua) Periode, Penundaan Gaji Berkala selama 4 (empat) periode, Penundaan Pendidikan selama 1 (satu) Periode, Mutasi bersifat demosi antar wilayah selama 5 (lima) tahun, Penempatan pada tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu ) hari.
Kasi Humas AKP Kolombus Guduru, saat kepada wartawan pihaknya ikut membenarkan kegiatan tersebut, dia mengatakan sidang kode etik Profesi Polri pada Sabtu kemarin selesai pada Pukul 18.45 Wit. “Ya sidang bisa berjalan dengan aman dan lancar,” ungkap jelas dia.(*)
