Bandar Lampung – Polresta Bandar Lampung mendapatkan apresiasi dari berbagai elemen masyarakat atas keberhasilannya mengungkap puluhan kasus yang melibatkan korban perempuan dan anak sepanjang tahun 2024. Dalam periode Januari hingga Oktober 2024, Polresta Bandar Lampung telah melimpahkan 26 laporan perkara ke jaksa penuntut umum (JPU), dengan kasus terbanyak terkait tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, yakni sebanyak 9 kasus.
Kapolda Lampung, Irjen Pol. Helmy Santika, mengungkapkan bahwa kasus-kasus asusila yang melibatkan perempuan dan anak terus menjadi perhatian serius Kepolisian Daerah Provinsi Lampung. “Pengungkapan kasus berkaitan asusila yang melibatkan perempuan dan anak di bawah umur menjadi salah satu fokus utama kami,” ujar Helmy, Sabtu (9/11/2024).
Helmy menekankan pentingnya peran keluarga dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak, yang dapat merusak masa depan mereka. “Keluarga harus lebih peka terhadap perubahan perilaku anak-anak. Pengawasan ketat dan komunikasi terbuka sangat penting,” katanya. Ia juga menambahkan, penting bagi pihak sekolah dan keluarga untuk bekerja sama menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak, khususnya di sekolah.
Kapolda juga mengungkapkan apresiasinya terhadap masyarakat yang turut berperan aktif dalam mengontrol kinerja kepolisian. “Kami berterimakasih dan mengapresiasi masyarakat yang secara sosial mengontrol kerja-kerja kepolisian, hingga menciptakan kondisi yang aman dan damai di Lampung,” ungkapnya.
Sejumlah elemen masyarakat turut memberikan apresiasi terhadap upaya Polresta Bandar Lampung. Afrintina, Direktur Eksekutif Perkumpulan DAMAR Lampung, menyampaikan terima kasih atas pengungkapan kasus-kasus KDRT dan pelecehan terhadap perempuan dan anak. “Kami mengapresiasi upaya Polresta Bandar Lampung dalam mengungkap kebenaran dari peristiwa-peristiwa KDRT dan asusila,” katanya.
Senada, Putri Maya Rumanti, Lawyer Hotman 911 sekaligus penggiat Sosial Komunitas KDRT Perempuan dan Anak, menegaskan bahwa penanganan kasus-kasus perlindungan terhadap perempuan dan anak dilakukan dengan profesional dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. “Harapan kami, kasus-kasus seperti ini harus lebih diperhatikan agar korban mendapatkan keadilan tanpa mengabaikan hak dari tersangka,” pungkasnya
