DAERAH  

Staf Ahli Bupati Buka FGD I KLHS RPJMD Pesibar

matahari
FGD I KLHS dalam menyusun RPJMD Pesibar di aula Rumah Susun Aparatur Sipil Negara di Pekon Way Redak, Kecamatan Pesisir Tengah, Selasa (30/4/2024). (Foto Istimewa)
FGD I KLHS dalam menyusun RPJMD Pesibar di aula Rumah Susun Aparatur Sipil Negara di Pekon Way Redak, Kecamatan Pesisir Tengah, Selasa (30/4/2024). (Foto Istimewa)
Example 120x600

KRUI, MATAHARIPOS.COM- Staf Ahli Bupati Pesisir Barat (Pesibar) Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Yurni Dewi, membuka Focus Group Discussion (FGD) I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pesibar.

Kegiatan itu berpusat di aula Rumah Susun Aparatur Sipil Negara di Pekon Way Redak, Kecamatan Pesisir Tengah, Selasa (30/4/2024).

Yurni Dewi mengatakan, proses pembangunan selama ini oleh Pemkab Pesibar telah menunjukan hasil positif pada berbagai segi kehidupan masyarakat, meski dalam beberapa hal masih terdapat isu-isu lingkungan terus-menerus menjadi perhatian untuk dapat diatasi optimal.

“Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kebijakan lingkungan dirumuskan dan diimplementasikan,” ungkapnya.

Pasal (15) pada undang-undang itu menyebutkan, instrumen KLHS wajib dilaksanakan untuk memastikan, bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Dia menjelaskan KLHS RPJMD merupakan pengkajian tentang pengaruh kebijakan, rencana, dan program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah.

“Forum konsultasi publik ialah menjaring dan menghimpun masukan serta harapan para masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan terkait kebijakan rencana program dalam rancangan awal/teknokratik RPJMD Pesibar yang baru,” katanya.

Yurni berharap peserta dan pihak terkait dalam kegiatan ini agar dapat memberikan masukan, saran, dan  dukungan data-data yang perlu untuk menyempurnakan dalam merumuskan dokumen KLHS RPJMD Pesibar.

“Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan isu pembangunan berkelanjutan. Selain itu, hasil kesepakatan akan jadi bahan pertimbangan dalam perumusan laporan akhir KLHS RPJMD Pesibar,” katanya. (ys)