Bawaslu Imbau Kepala Daerah tak Mutasi Jabatan Jelang Pilkada 2024

matahari
Foto Istimewa
Foto Istimewa
Example 120x600

BANDARLAMPUNG, MATAHARIPOS.COM- Beberapa bulan ke depan, tepat 22 September 2024, KPU menetapkan calon kepala daerah untuk Pilkada 2024.

Karena itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta masyarakat bersikap tegas mengawasi pergantian pejabat menjelang Pilkada, terutama dalam peta rawan pemilu.

Terkait hal ini, Komisioner Bawaslu Lampung, Hamid Badrul Munir, menjelaskan, pihaknya telah membuat surat imbauan dan intruksi kepada jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota.

“Kami telah membuat surat imbauan dan mengintruksikan kabupaten/kota menyampaikan surat ke pemerintah daerah masing-masing,” katanya.

Andai terbukti ada rolling (mutasi) jabatan seperti pergantian lurah, camat, kepala dinas dan lainnya, pejabat berwenang akan kena sanksi.

“Bukan berarti pemda tak boleh rolling sama sekali. Ketika rolling itu menjadi keharusan dan sudah mendapat izin dari kemendagri itu masih dibolehkan,” tutur Hamid.

Komisioner Bawaslu Kota Bandarlampung, Muhammad Muhyi menambahkan, pihaknya telah menjalankan instruksi Bawaslu Provinsi.

Pihaknya telah menyampaikan surat imbauan terkait hal itu kepada Wali Kota Bandarlampung, Eva Dwiana.

“Per hari ini kami menjalankan intruksi Bawaslu Provinsi Lampung. Tadi kami  baru saja menyerahkan surat imbauan kepada wali kota,” tuturnya.

Point adalah kepala daerah tak membuat keputusan atau tindakan  menguntungkan atau merugikan salah satu kontestan.

Lalu, kepala daerah tidak mengganti pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Lalu, Kepala daerah tak menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri mau pun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggap penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan calon terpilih. (*)