Pakar Hukum: Nanang Ermanto Berpeluang Kembali Maju Pilkada 2024

matahari
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Lampung, Dr. Yusdianto. (Foto Istimewa)
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Lampung, Dr. Yusdianto. (Foto Istimewa)
Example 120x600

BANDARLAMPUNG, MATAHARIPOS.COM- Ramai menjadi perdebatan di tengah masyarakat. H. Nanang Ermanto tak dapat maju pada Pilkada 2024 lantaran telah dua periode menjabat sebagai Bupati Lampung Selatan.

Menanggapi isu itu, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Lampung, Dr. Yusdianto SH. MH, mengatakan, Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto masih berpeluang kembali maju pada Pilkada 2024.

Menurut ia, regulasi terkait masa jabatan kepala daerah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016. UU ini menyebutkan, satu periode kepala daerah terjadi jika masa jabatan definitifnya melebihi setengah masa jabatan definitif.

Ia mengatakan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI Nomor: 22/PUU-VII/2009, dalam amar putusannya khususnya pada poin keempat diterakan; masa jabatan dihitung satu periode ialah masa jabatan telah menjalani setengah masa jabatan atau lebih dari setengah masa jabatan.

Lalu juga dikuatkan oleh putusan MK RI Nomor 67/PUU-XVIII/2020

“Artinya, dihitung satu periode ialah masa jabatan telah dijalani setengah masa jabatan atau lebih,” kata Yusdianto di Lantai 2 Fakultas Hukum Universitas Lampung, Selasa (26/3/2024).

Bupati Nanang Ermanto, kata ia, memang secara sah telah dua kali dilantik sebagai bupati, namun usia masa Nanang Ermanto sebagai Bupati Lampung Selatan definitif hasil pilkada 2016-2021, tak sampai setengah masa jabatan kepala daerah.

Karena Nanang Ermanto sendiri dilantik sebagai Bupati Lampung Selatan definitif oleh Gubernur Lampung pada 12 Mei 2020, berarti hanya terhitung selama  9-10 bulan saja.

Nanang Ermanto juga pernah  duduk sebagai wakil bupati, dan ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) bupati sekitar 1 tahun 8 bulan, sejak menerima SK pada 3 Agustus 2018.

“Namun jabatan sebagai Plt/PJ tak terhitung masuk hitungan periode, SK mandat diluar konstitusi sehingga tidak ada alasan lagi bupati Nanang tidak mencalonkan diri kembali” katanya.

Menurutnya hal tersebut sudah cukup menjawab perdebatan pada masyarakat soal isu terkait.

“Beliau masih punya hak konstitusi untuk mencalonkan diri dan dicalonkan kembali menjadi bupati Lampung Selatan pada pilkada 2024 nanti” katanya.

“Kita mohon juga kepada KPU cermat dan bijak menanggapi perdebatan ini, karena KPU juga tak punya hak dan kepentingan, mereka hanya melaksanakan saja,” katanya

Regulasi Pemilihan Umum Kepala Daerah kewenangannya ada pada pemerintah.

Untuk diketahui fenomena perdebatan ini tak hanya terjadi di kabupaten Lampung Selatan tetapi juga terjadi di Kabupaten Tulang Bawang Barat terhadap bupati Umar Ahmad. (sel)