Farah Nuriza Minta Bawaslu Awasi Larangan Mutasi ASN

matahari
Farah Nuriza Amelia. (Foto Istimewa)
Farah Nuriza Amelia. (Foto Istimewa)
Example 120x600

BANDARLAMPUNG, MATAHARIPOS.COM- Dewan Pembina Aksi Milenial Lampung, Farah Nuriza Amelia mengingatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) soal pengawasan aturan larangan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) enam bulan sebelum menetapkan masa pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada November 2024.

“Pasal 71 ayat 3 UU 10 tahun 2016 tentang Pilkada sudah jelas. Kepala
daerah dilarang mengganti pejabat 6 bulan sebelum penetapan,” kata Farah, Selasa (26/3/2023).

Wakil Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Lampung ini mengatakan, sesuai PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tanggal penetapan calon kepala daerah pada 22 September 2024.

Artinya, kata Farah, Bawaslu harus mengawasi pergantian pejabat ini dan
menjadikan masalah ini masuk peta rawan pilkada 2024.

“Jangan sampai kecolongan apalagi pergantian pejabat tersebut guna
menguntungkan salah satu calon kedepannya,” kata dia.

Farah pun meminta, bila terjadi hal ini Bawaslu bisa bersikap tegas,
menjatuhkan sanksi sesuai peraturan dan perundang-undangan berlaku.

“Bawaslu harus bersikap tegas bila terjadi pelanggaran,” tegas Farah. (*)