DAERAH  

Kepala Bappelitbangda Pesibar Buka Musrenbang RKPD di Ngambur

matahari
Musrenbang RKPD tingkat kecamatan 2024 untuk menyusun RKPD 2025 di Balai Pekon Mon Kecamatan Ngambur, Rabu (21/2/2024). (Foto: Ist)
Musrenbang RKPD tingkat kecamatan 2024 untuk menyusun RKPD 2025 di Balai Pekon Mon Kecamatan Ngambur, Rabu (21/2/2024). (Foto: Ist)
Example 120x600

KRUI, MATAHARIPOS.COM- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Syaifullah, membuka hari kedua Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat kecamatan 2024 untuk menyusun RKPD 2025 di Balai Pekon Mon Kecamatan Ngambur, Rabu (21/2/2024).

Syaifullah mewakili Bupati Pesibar, Dr. Drs. Agus Istiqlal, mengatakan, penggabungan lebih dari satu kecamatan dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten pada Kecamatan diatur dalam Pasal 98 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017.

“Sehingga pelaksanaan kegiatan kali ini, dimana menggabungkan dua kecamatan dalam satu rangkaian acara dipastikan tidak melanggar aturan,” ungkap Syaifullah.

Ia menjelaskan, Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan merupakan satu kesatuan tak dapat pisah dari pelaksanaan Musrenbang Pekon untuk penyusunan RKP Pekon.

“Dengan demikian sinergi dan sinkronisasi pembangunan antara pekon dan kabupaten dapat terjalin dan tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan pekerjaan,” jelasnya.

Menurut ia, kegiatan ini akan membahas secara simultan usulan prioritas dari kecamatan. Usulan dimaksud merupakan aspirasi mewakili kebutuhan dari seluruh warga kecamatan, bukan parsial dari satu atau dua pekon semata.

“Untuk itu, camat agar dapat melakukan filterisasi usulan yang masuk dan kepada OPD diharapkan dapat langsung menanggapi terhadap usulan dimaksud,” tegasnya.

Pihaknya menyadari, tantangan pembangunan daerah dari tahun ke tahun kian berat. Salah satunya, termasuk kemampuan daerah dalam pendanaan pembangunan di seluruh kecamatan yang meliputi berbagai bidang pembangunan.

“Kami berharap para camat dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan keterbatasan fiskal daerah yang secara langsung menyebabkan pembangunan di kecamatan tak dapat terlaksana serentak, namun akan terus diupayakan bertahap dan berkesinambungan,” ujarnya.

Ia berharap seluruh OPD untuk dapat mencatat dan memverifikasi dengan baik usulan prioritas kecamatan. Untuk para peratin agar dapat menyusun perencanaan dan penganggaran pekon dengan akuntabel dan bertanggungjawab dalam upaya peningkatan kemandirian pekon.

“Seluruh elemen masyarakat dapat meningkatkan waspada dalam mitigasi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu,” pungkasnya. (ys)