Dugaan Suara Caleg DPD RI di Lampung Membengkak, Pengamat: Perlu Audit Forensik

matahari
Direktur Indonesia Public Institute, Karyono Wibowo. (Foto Istimewa)
Direktur Indonesia Public Institute, Karyono Wibowo. (Foto Istimewa)
Example 120x600

BANDARLAMPUNG, MATAHARIPOS.COM- Pengamat politik, Karyono Wibowo, menyoroti dugaan kecurangan penyelenggaraan Pemilu 2024 di Provinsi Lampung.

Salah satu fokusnya adalah pada penghitungan suara yang dinilai sangat problematis.

Menurut Karyono, masalah penghitungan suara pada pemilu kali ini merupakan paling rumit dalam sejarah Indonesia.

Dugaan pelanggaran seperti menggelembungkan suara terbuka pada media sosial, televisi, surat kabar, dan media online sejak pemungutan suara pada 14 Februari.

Keprihatinan muncul akibat adanya perbedaan mencolok antara data perolehan suara di lembar C hasil dan yang tertera pada sistem rekapitulasi suara (Sirekap) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“KPU sendiri mengakui kesalahan pada 2.325 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari total 823.236 TPS,” tegas Direktur Indonesia Public Institute ini, Minggu (18/4/2024).

Celakanya, bukan hanya pada Pilpres, melainkan dugaan menggelembungkan suara juga terjadi dalam pemilihan legislatif.

Contohnya, di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, perolehan suara calon Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) pada satu TPS mencapai 800 suara, jauh melampaui jumlah pengguna hak pilih.

KPU mencatat kesalahan konversi data dari formulir C1 sebagai penyebab utama masalah ini.

Karyono menekankan, KPU tak hanya harus meminta maaf tapi perlu mengambil langkah tegas, profesional, dan transparan untuk menegakkan keadilan pemilu.

“Monitor saja tak cukup. Karena perlu audit forensik, termasuk audit sistem IT KPU, sebagai solusi terpercaya mengungkap dan menangani tindakan kecurangan dalam penghitungan suara,” tegasnya.

Hal ini kata ia, dianggap sebagai langkah mendalam dan transparan menghadapi persoalan serius ini dan menjaga integritas demokrasi. (*)