DAERAH  

Dugaan Suap di Pemprov Malut, NHM: Terima Kasih KPK

Dugaan suap di Pemprov Malut, NHM mengucapkan terima kasih ke0ada KPK. (Foto: Ist)
Dugaan suap di Pemprov Malut, NHM mengucapkan terima kasih ke0ada KPK. (Foto: Ist)

MALIKU UTARA, MATAHARIPOS.COM- Manajemen PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) berterima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK telah memproses dalam mengusut kasus dugaan suap perizinan, pengadaan proyek dan jual beli jabatan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) yang menjerat Gubernur nonaktif Malut, Abdul Gani Kasuba.

Pihak perusahaan siap mendukung upaya KPK dalam proses menyelidiki dugaan kasus tersebut sebagai saksi.

“Sebagai bagian dari masyarakat Malut, kami sangat mengapresiasi langkah KPK mengusut dugaan kasus ini. Kami harap penyelidikan ini jadi langkah awal KPK basmi korupsi di Malut dan Indonesia,” ujar Perwakilan Manajemen NHM, Rara Dodo Lawolo.

Sebagai bentuk dukungan NHM terhadap KPK dalam upaya bersih-bersih ini, pihaknya menyatakan siap jika KPK memerlukan keterangan perusahaan sebagai saksi.

Presiden Direktur NHM, H. Robert Nitiyudo Wachjo, berharap langkah bersih-bersih KPK di Malut ini menjadi pelajaran dan preseden baik bagi pejabat pemerintah daerah dan pelaku bisnis lainnya.

Ini (pejabat dan pebisnis) agar taat hukum dan tak mengorbankan lingkungan dan masyarakat hanya demi mencari untung jangka pendekm” katanya.

Menurutnya, korupsi ini berdampak sangat luas. Mereka yang memperoleh izin dengan menyuap, pada akhirnya berlaku serampangan terhadap lingkungan dan masyarakat.

“Pejabat yang disuap ini pun sejatinya mengorbankan negara dan rakyat. Ini jelas sangat merugikan kita semua,” pungkas pria yang juga akrab dipanggil sebagai Haji Robert ini.

Ia berharap pengusutan kasus ini bisa jadi awal agar pihak pemerintah daerah dan pelaku bisnis bisa fokus dan kian memahami tanggung jawab mereka.

Ia menambahkan, tak hanya mencapai keberlanjutan bisnis NHM tapi juga keberlanjutan kehidupan dan masa depan dari seluruh karyawan, masyarakat lingkar tambang dan Malut.

“Izin diberikan pemerintah pusat sejatinya adalah bentuk kepercayaan yang harus kita kelola sebaik-baiknya,” pungkasnya. (*)