DAERAH  

AWPI Vs Pemkot Bekasi, MA Terima Berkas Perkara

MA RI melalui Panitera Muda Tata Usaha Negara, Hendro Puspito, memberitahukan melalui surat tembusan kepada Dewan Pengurus Cabang AWPI Kota Bekasi. (Foto Dok. AWPI Bekasi)
MA RI melalui Panitera Muda Tata Usaha Negara, Hendro Puspito, memberitahukan melalui surat tembusan kepada Dewan Pengurus Cabang AWPI Kota Bekasi. (Foto Dok. AWPI Bekasi)

BEKASI, MATAHARIPOS.COM- Berkas perkara Tata Usaha Negara yang dimohonkan pemeriksaan pada tingkat kasasi atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung tanggal 3 Oktober 2023 No. 72/G/KI/2023/PTUN.BDG dalam perkara antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi melawan Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Kota Bekasi telah diterima dan terdaftar dengan Reg.No.100 K/TUN/KI/2024.

Mahkamah Agung (MA) RI melalui Panitera Muda Tata Usaha Negara, H.Hendro Puspito, S.H., M.Hum memberitahukan hal itu melalui surat tembusan kepada Dewan Pengurus Cabang AWPI Kota Bekasi.

Pada 4 Maret 2022, AWPI Kota Bekasi melayangkan surat permohonan Informasi Publik kepada PPID Utama Pemkot Bekasi perihal Permintaan Data, Informasi dan Konfirmasi

Adapun informasi yang dimohonkan berupa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atas belanja Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kota Bekasi tahun 2020 untuk pembayaran Belanja Bantuan Sosial Individu/Keluarga untuk kompensasi (TPST) Bantar Gebang yang terealisasi Rp67.870.800.000.

Dana tersebut yang bersumber dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu untuk masyarakat di Kelurahan Ciketing Udik, Cikiwul, dan Sumur Batu

Yang selanjutnya jawaban dari Pemkot Bekasi (PPID Utama) menyatakan, tidak sesuai dengan yang dimohonkan sehingga DPC AWPI merasa keberatan, khususnya pada pernyataan PPID Kota Bekasi mengatakan, data tersebut mengandung informasi dikecualikan

Menyikapi hal itu, Penasihat AWPI Kota Bekasi, Rhagil Asmara Satyanegoro, mengatakan, AWPI Kota Bekasi melaksanakan gugatan sengketa informasi publik namun Pemkot Bekasi tak terima hasil putusan Komisi Informasi Jawa Barat

“AWPI Kota Bekasi melaksanakan gugatan sengketa Informasi Publik kepada PPID Kota Bekasi pada tingkat pertama di Komisi Informasi Jawa Barat. Namun Pemkot Bekasi tak menerima putusan tersebut,” ujarnya.

Lalu pemkot setempat melanjutkan untuk mengajukan banding di PTUN Bandung. Pun sama demikian tidak dikabulkan karena PTUN tetap menguatkan putusan Komisi Informasi Jawa Barat.

“Pemkot Bekasi pun tak puas karena  putusan PTUN Bandung. Mereka mengajukan Kasasi di MA. Karena itu, kami siap menunggu hasil dari Kasasi nantinya,” tegasnya

Rhagil menerangkan, pada proses peradilan tingkat pertama hingga proses kasasi di MA tak hanya memeriksa masalah penerapan hukum tapi juga mengadili fakta telah diperiksa

“Dengan proses judex factie dan judex jurist adalah sebutan proses peradilan pada tingkat pertama dan banding serta proses kasasi di MA dalam perkembangannya, pemeriksaan kasasi tak hanya memeriksa masalah penerapan hukum. Tapi juga mengadili fakta telah diperiksa pengadilan tingkat pertama dan banding. Kami akan tunggu,” pungkasnya

Ia menaruh kepercayaan penuh kepada MA dalam penanganan proses kasasi

“Kami dari AWPI tetap menunggu hasilnya. Kami juga berharap putusan tersebut sesuai dari tingkat pertama dan banding tak akan berubah itu,” katanya. (ben)