Bawaslu Halut Tuding Puskesmas Galut Persulit Rekrut Pengawas TPS

Bawaslu Halut menuding Puskesmas Galut pemicu sulit memproses merekrut calon pengawas TPS di kecamatan setempat. (Foto: Ist)
Bawaslu Halut menuding Puskesmas Galut pemicu sulit memproses merekrut calon pengawas TPS di kecamatan setempat. (Foto: Ist)

MALUKU UTARA, MATAHARIPOS.COM- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara, menuding Puskesmas Galela Utara (Galut) salah satu pemicu sulit memproses merekrut calon pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di kecamatan setempat.

Pasalnya, puskesmas mematok biaya administrasi terlalu besar kepada setiap calon pengawas TPS.

Sejumlah calon pengawas TPS memprotes puskesmas saat mengurus administrasi. Mereka menilai biaya administrasi terlalu besar.

Mereka mengaku sulit memenuhi persyaratan mendaftar sebagai calon pengawas TPS.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Halut, Rusni Ibrahim, mengatakan, karena kendala administrasi, Bawaslu memperpanjang waktu pendaftaran calon Pengawas TPS di Galut sampai dengan Senin 8 Januari 2024.

“Proses pendaftaran peminat calon Pengawas TPS telat lantaran Puskesmas Galut meminta biaya administrasi terlalu besar kepada setiap calon Pengawas TPS,” kata Rusni kepada media ini, Sabtu (6/1/2024)

Terkait hal ini, Bawaslu Halut telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Biaya administrasi mengurus administrasi ke puskesmas sesuai dengan Surat Edaran Dinas Kesehatan, kini turun menjadi Rp25.000.

“Sudah ada Surat Edaran Dinas Kesehatan. Jadi, biaya telah turun  menjadi Rp25.000,” tuturnya.

Rusni menegaskan, pihaknya benar-benar mencari sumber daya manusia berkualitas dan berintegritas dalam merekrut calon Pengawas TPS.

“Kami juga akan menelusuri rekam jejak setiap calon pengawas TPS. Jal ini untuk memastikan mereka bukan anggota partai politik dan tim kampanye pasangan calon,” katanya. (*)