Pemkab Tubaba Berkomitmen Berantas Korupsi

matahari
Sosialisasi penyuluhan antikorupsi bagi pejabat eksekutif, legislatif, dan unsur profesi lainnya Pemkab Tubaba di Ruang Rapat Bupati setempat, Selasa (5/12/2023). (Foto: Ist)
Sosialisasi penyuluhan antikorupsi bagi pejabat eksekutif, legislatif, dan unsur profesi lainnya Pemkab Tubaba di Ruang Rapat Bupati setempat, Selasa (5/12/2023). (Foto: Ist)
Example 120x600

PANARAGAN, MATAHARIPOS.COM- Sekretaris Daerah Tulang Bawang Barat (Tubaba), Novriwan Jaya, menegaskan, pemerintah kabupaten (pemkab) setempat berkomitmen memberantas korupsi dalam segala bentuk.

“Pemkab Tubaba mendukung upaya mencegah korupsi inisiasi Kedeputian Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Forum Penyuluh Antikorupsi Lampung, dan para lembaga terkait lainnya,” kata Novriwan Jaya dalam sosialisasi penyuluhan antikorupsi bagi pejabat eksekutif, legislatif, dan unsur profesi lainnya Pemkab Tubaba di Ruang Rapat Bupati setempat, Selasa (5/12/2023).

Menurutnya, sosialisasi ini menjadi salah satu cara meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan penting upaya antikorupsi. Dengan memahami resiko korupsi dan konsekuensinya, akan lebih siap untuk menangkalnya.

“Kita perlu menjalin kerja sama erat dengan para lembaga ini guna memastikan, bahwa praktik korupsi tak memiliki tempat dalam pemerintahan, khususnya di Tubaba,” kata ia membacakan sambutan Penjabat Bupati Tubaba.

Ia mengingatkan agar pejabat eksekutif penting integritas dan jujur menjalankan tugas pemerintahan. Jabatan atau kekuasaan kata ia, tak boleh menjadi alat kepentingan pribadi atau kelompok.

“Saya mengajak para anggota legislatif meningkatkan peran mengawasi penggunaan anggaran dan kebijakan-kebijakan pemerintah di daerah ini. Dengan mengawasi ketat dan efisien, kita dapat mencegah penyelewengan dan praktik korupsi dalam proses mengambil keputusan,” tegasnya.

Ketua Forum Penyuluh Antikorupsi Lampung, Aris Supriyanto,  menerangkan, ada 3 strategi pemberantasan korupsi, yakni Penindakan, Perbaikan, Edukasi dan Kampanye.

Aris menambahkan, upaya mencegah korupsi di daerah dengan mengimplementasikan 8 area intervensi sebagai fokus perbaikan tata kelola pemerintah daerah.

Delapan area intervensi ini lanjut ia, yakni Perencanaan dan Penganggaran APBD; Pengadaan Barang dan Jasa; Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Manajemen Aparatur Sipil Negara; Kapabilitas aparat pengawas internal pemerintah; Optimalisasi pendapatan daerah; Tata kelola Dana Desa; dan Manajemen aset daerah.

“Sosialisasi Antikorupsi ini diharapkan tahun 2045 Indonesia bebas dari korupsi,” ucapnya. (mar)