Pemprov, Kabupaten/Kota se-Sumsel Serentak Teken NPHD Dana Pilkada

Pemprov, Kabupaten/Kota se-Sumsel menandatangani NPHD dana Pilkada serentak di Auditorium Bina Praja, Kamis (9/11/2023). (Foto: Ist)
Pemprov, Kabupaten/Kota se-Sumsel menandatangani NPHD dana Pilkada serentak di Auditorium Bina Praja, Kamis (9/11/2023). (Foto: Ist)

PALEMBANG, MATAHARIPOS.COM- Pemerintah Provinsi (Pemprov), Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan (Sumsel) menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dana Pilkada serentak di Auditorium Bina Praja, Kamis (9/11/2023).

Penandatanganan ini disaksikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Hasyim Asy’ari, S.H., M.Si., Ph.D.

Penandatanganan NPHD secara serentak ini untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024.

Penandatanganan ijk juga antara Pemprov Sumsel, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumsel, Pemerintah Kab/Kota dengan KPU dan Bawaslu Kab/Kota se-Sumsel.

Pj. Gubernur Sumsel, A. Fatoni, mengatakan, penandatanganan NPHD ini merupakan bentuk cinta kepala daerah, KPU dan Bawaslu kepada bangsa dan negara. Sebab penandatanganan ini menjadi bukti komitmen mereka dalam mendukung terlaksananya Pilkada Serentak 2024 mendatang di Provinsi Sumsel.

“Hari ini NPHD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumsel terkait dana Pilkada telah diteken. Saya ucapkan terimakasih kepada Bupati dan Walikota yang telah berkomitmen penuh sehingga anggaran pilkada 40% tahun 2023 telah disediakan,” ujar Fatoni.

Fatoni juga mengatakan, penyerahan atau penandatanganan ini penting untuk memastikan bahwa penganggaran dalam pilkada tersedia. Sebab hal ini sesuai amanat UU yang menyebutkan, bahwa pelaksanaan Pemilu anggarannya berasal dari APBN. Karena itu, untuk Pilkada ini menjadi tanggung jawab provinsi dan kab/kota.

“Dalam ketentuan Pilkada ini harus dianggarkan 40 persen pada tahun 2023 dan 60 persen pada tahun 2024,” jelasnya.

Fatoni juga berpesan agar semua kepala daerah yang hadir untuk ikut menjaga status Sumsel sebagai daerah yang zero konflik. Ia berharap jalannya Pilkada Serentak 2024 di Sumsel berlangsung sukses agar bangsa dan daerah menjadi jauh lebih baik lagi.

“Namanya pesta ini harus dilakukan dengan gembira jangan menjadi beban. Harus dilaksanakan sepenuh hati. Dan sebisa mungkin kita jaga dan pertahankan lingkungan agar tidak terjadi perpecahan,” kata Fatoni.

Ia mengatakan, setelah penandatanganan ini, dana ini akan ditransfer ke KPU dan Bawaslu untuk digunakan dalam berbagai tahapan proses Pilkada baik Provinsi, Kabupaten maupun Kota.

“Semoga semua yang direncanakan ini berjalan sukses sehingga terciptakan Pilkada yang damai, aman dan zero konflik di Sumsel,” jelasnya.

Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari, mengapresiasi langkah Pj Gubernur Sumsel,A. Fatoni beserta pimpinan DPRD dan pihak terkait yang telah menyepakati penyediaan anggaran pilkada serentak 2024.

“Total pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota se-Sumsel berdasarkan kontribusi APBD provinsi dan kab/kota totalnya sekitar Rp1 triliun lebih sekian miliar. Kami atas atas nama KPU mengucapkan terima kasih atas dukungan dari pemerintah provinsi Sumsel, pemerintah kab/kota se Sumsel dalam menyelenggarakan pilkada serentak 2024,” jelasnya.

Adapun rincian anggaran dana Pilkada Serentak 2024 di Sumsel berdasarkan data dari Kesbangpol Provinsi, yakni:

1. Kumulatif KPU se-Sumatera Selatan tahun 2023 sebesar Rp416.918.651.985 dan tahun 2024 sebesar Rp637.059.959.605.

2. Kumulatif Bawaslu se-Sumatera Selatan tahun 2023 sebesar Rp137.700.016.432 dan tahun 2024 sebesar Rp215.277.551.648. (*)