MTM Lampung Duga Proyek Dinas Ketahanan Pangan Wanprestasi

MTM Lampung menduga proyek Dinas Ketahanan Pangan wanprestasi. (Foto: Dok. MTM Lampung)
MTM Lampung menduga proyek Dinas Ketahanan Pangan wanprestasi. (Foto: Dok. MTM Lampung)

BANDARLAMPUNG, MATAHARIPOS.COM- Masyarakat Transparansi Merdeka (MTM) Provinsi Lampung menuding telah terjadi dugaan perbuatan melawan hukum dengan dan atau disengaja melakukan unsur-unsur bersifat wanprestasi terhadap realisisasi pelaksanaan pekerjaan infrastruktur pada satuan kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung.

Ketua Umum MTM Lampung, Ashari Hermansyah, mengatakan, pelaksanaan pekerjaan infrastruktur di dinas itu pada kegiatan tahun anggaran 2023.

“Saya bersama tim kerja sudah menyelesaikan survei dan monitor. Banyak item pekerjaan tak sesuai dengan gambar kerja, kurang volume dan juga tidak sesuai spesifikasi,” ungkap Ashari dalam keterangan tertulisnya kepada mataharipos.com, Senin (30/10/2023).

Ashari membeberkan dugaan  pekerjaan itu, yaitu rehab gudang prosesing benih UPB Palas, lokasi Kabupaten Lampung Selatan, senilai Rp509.000.000.

Rehab Ruang Kantor (LPHP Trimurjo) Kabupaten Lampung Tengah senilai Rp648.630.000, Rehab Ruang Penyimpanan Benih berlokasi UPTD BPSB – Bandar Lampung berpagu Rp498.868.000, dan Penyediaan Sarana Pengairan berlokasi di UPTD BPSB  Bandarlampung bernilai Rp641.901.000

Lalu pekerjaan Rehab Pagar (LPHP Trimurjo) berlokasi Kabupaten Lampung Tengah senlai Rp293.545.305 dan Rehab Ruang Penilaian Varietas berlokasi UPTD BPSB – Bandarlampung senilai Rp540.000.000.

Selanjutnya, Rehab Ruang Laboratorium Benih berlokasi UPTD BPSB – Bandarlampung senilai 947.000.000. Satu paket 2 kegiatan yaitu Rehab Ruang Isolasi/Identifikasi Bakteri (LPHP Trimurjo) dan Rehab Ruang Isolasi/Identifikasi Cendawan (LPHP Trimurjo) senilai Rp970.400.000.

Kemudian, Rehab Ruang Sertifikasi Benih berlokasi UPTD BPSB – Bandarlampung senilai Rp498.868.303.

Menurut Ashari, dugaaan toleransi menyimpang terutama pada awal pelaksanaan antara lain tak ada papan informasi proyek, pengurangan volume pembesian, pengurangan volume selimut beton, baja ringan tak sesuai standar SNI, kualitas sleding door dan lain-lainnya.

“Ini jelas terdapat unsur pembiaran oleh pihak terkait, karena kurang  pengawasan dari internal setempat. Kami minta dinas terkait membongkar kembali atau mengganti kembali item pekerjaan tak sesuai spesifikasi dan gambar kerja. Karena berpotensi merugikan keuangan negara,” tegasnya.

MTM Lampung sudah melayangkan surat kali kedua secara resmi dan dijawab melalui kiriman surat lewat whatsapp, namun isi jawaban klarifikasi tak relevan dengan temuan yang mereka peroleh dilapangan.

“Jika nantinya telah terjadi serah terima pekerjaan (PHO), tanpa mengindahkan yang tertera pada data diperoleh, kami menganggap patut diduga telah terjadi perbuatan kolusi dan nepotisme,” kata Ashari

Pihaknya juga sudah menyampaikan perihal itu kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung. BPK harus segera memeriksa terkait temuan tersebut.

“Kami juga akan melaporkan kasus ini kepada pihak aparat penegak hukum, jika terbukti ada indikasi kolusi dan nepotisme,” tegasnya. (rls)