Pj. Wali Kota Bekasi Tegaskan Tak Ada Pemberhentian TKK

Pj. Wali Kota Bekasi, R. Gani Muhamad, memimpin rapat koordinasi bersama seluruh Kepala OPD di ruang rapat Wali Kota Bekasi untuk membahas secara khusus kebutuhan terhadap TKK di Bekasi, Senin (9/10/2023). (Foto: Ist)
Pj. Wali Kota Bekasi, R. Gani Muhamad, memimpin rapat koordinasi bersama seluruh Kepala OPD di ruang rapat Wali Kota Bekasi untuk membahas secara khusus kebutuhan terhadap TKK di Bekasi, Senin (9/10/2023). (Foto: Ist)

BEKASI, MATAHARIPOS.COM- Marak isu beredar terkait pemberhentian TKK di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Pj. Wali Kota Bekasi, R. Gani Muhamad, menegaskan tak ada pemberhentian Tenaga Kerja Kontrak (TKK).

R. Gani Muhamad menegaskan hal tersebut saat Apel, Senin Pagi (9/10/2023). Setelahnya digelar rapat koordinasi bersama seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang rapat Wali Kota Bekasi untuk membahas secara khusus kebutuhan terhadap TKK di Kota Bekasi.

Adapun hal-hal disampaikan pada rapat tersebut adalah Pemerintah Kota Bekasi tak memberhentikan TKK.

Segera lakukan sinkronisasi data kepegawaian terkait Tenaga Non-ASN yang terdata di BKPSDM Pemerintah Kota Bekasi dengan data base yang ada di Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Serap aspirasi rekan-rekan Non-ASN atau TKK, lalu pelajari permaslahan yang terjadi, lalu berikan jawaban terkait langkah-langkah solutifnya, termasuk mengenai sistim pembayaran gaji bagi mereka.

Pemerintah Kota Bekasi akan tetap memfasilitasi, memperhatikan, dan membantu menjawab pertanyaan serta aspirasi dari rekan-rekan Non-ASN atau TKK dengan selalu mensinergikan secara konseptual dengan data base di BKN, dengan tetap mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Daerah, Dwie Andyarini, memaparkan, Desember 2023 gaji TKK yang terdata di BKN, menggunakan SPK (surat perintah kerja) dari Kepala OPD masing-masing, sama dengan bulan-bulan sebelumnya.

“Untuk yang tak terdata dalam data base BKN menggunakan mekanisme pengadaan jasa lainnya perorangan (PJLP). Hal inj dilakukan Pemerintah Kota Bekasi semata-mata karena pemerintah kota tak mau ada satu pun TKK diberhentikan,” katanya.

Kepala BKPSDM, Nadih Arifin, menjawab persoalan total TKK belum tercatat di BKN.

Ia menyampaikan kepada Pj. Wali Kota Bekasi, mereka belum tercatat karena pada saat pemberkasan, tenaga Non-ASN atau TKK masuk tahun 2021 belum genap satu tahun masa kerja, sehingga tak lolos pemberkasan.

“Juga yang Analisis Jabatannya tak sesuai format yang ada di BKN maka akhirnya tertolak. Ada juga mereka berusia belum genap 19 tahun,” jelasnya.

Dari poin-poin disampaikan itu, Pj. Wali Kota Bekasi menginstruksikanĀ  Asda 3, BKPSDM, ITKO, BPKAD, dan Bapelitbangda di bawah koordinasi Sekda dapat membuat langkah strategis terkait penanganan dan penyelesaian masalah TKK di Kota Bekasi.

“Saya menginstruksikan Asda 3, BKPSDM, ITKO, BPKAD, Bapelitbangda di bawah koordinasi Sekda dapat merumuskan langkah strategis terkait sinkronisasi data. Info awal saya terima, masih ada TKK belum tercatat di BKN, segera dikomunikasikan dan diselesaikan,” ujarnya. (AFA)