Register 38 Gunung Balak Jadi Permukiman dan Perkebunan

matahari
Kondisi terkini Kawasan Hutan Lindung Register 38 di Kabupaten Lampung Timur. Foto dibidik pada Ahad (8/10/2023). (Foto: Dok. Matahari Pos)
Kondisi terkini Kawasan Hutan Lindung Register 38 di Kabupaten Lampung Timur. Foto dibidik pada Ahad (8/10/2023). (Foto: Dok. Matahari Pos)
Example 120x600

LAMPUNG TIMUR, MATAHARIPOS.COM- Bagaikan lapangan terbuka alias gundul nyaris tanpa pepohonan. Begitulah kondisi terkini Kawasan Hutan Lindung Register 38 di Kabupaten Lampung Timur, Ahad (8/10/2023).

Kawasan hutan lindung yang sempat dihutankan kembali pada 1984 silam, kini telah berubah fungsi menjadi areal lahan pertanian dan perkebunan.

Parahnya lagi, warga atau petani tak segan atau takut membangun rumah mewah bernilai ratusan hingga miliaran rupiah, bahkan ada juga yang mendirikan perusahaan lapak singkong dan sawit.

Register 38 Gunung Balak masuk sebagai kawasan Hutan lindung harus dijaga kelestariannya. Kawasan Gunung Balak juga menjadi penyangga air danau Way Jepara dan sekitarnya.

Jutaan meter kubik air tersimpan pada waduk itu berfungsi mengairi sawah petani di Kecamatan Way Jepara, Labuhan ratu dan Braja Selebah.

Ribuan petani menumpang hidup di kawasan Hutan Lindung Register 38 Gunung Balak, Lampung Timur. Ini sudah menjadi hal biasa sejak puluhan tahun terakhir. Mereka tak lagi ragu dan takut ketika memporak-porandakan kawasan hutan untuk diganti dengan palawija, seperti ubi kayu, jagung dan beragam sayuran, termasuk tanaman perkebunan karet dan sawit.

Kawasan lebih dari 21 ribu hektare ini  ialah lahan milik mereka lewat transaksi “jual beli” bawah tangan. Sehingga negara atau pemerintah tak punya hak lagi mengusir mereka, yang kini berjumlah belasan ribu jiwa.

Dijumpai dilokasi Lahan garapan yang masuk kawasan Hutan Lindung Register 38, Nengah, petani penggarap lahan mengatakan, ia sendiri membuka dan menggarap lahan itu sudah sejak lama.

“Ya, ini dulu dapat saya buka sendiri dan sudah lama sekali itu,” ujarnya.

Menurut Nengah, dulu saat membuka kawasan hutan itu ia sangat takut sehingga lahannya tak luas jika dibandingkan dengan temannya yang lain bisa mencapai puluhan hektare.

“Saya takut mau buka hutan karena dilarang. Lahan saya ini hanya tiga perempat sewolon, kalau teman yang di Rawa Jambu bisa 8 hektare lebih,” kata Nengah di lahan garapannya, Jumat (6/10/2023).

Untuk surat tanah, Nengah mengaku tak ada karena kawasan hutan. “Ya tak ada surat tanah, paling surat keterangan dari RT atau bayan dan kepala desa saja, ini kawasan, mas,” ungkapnya.

Parjo, warga sekitar saat melintas hendak mencari pakan ternak, ketika dikomfirmasi membenarkan tempat tersebut masuk wilayah Kawasan Hutan Lindung Register 38.

“Ya, benar mas, ini kawasan, ke arah gunung sana masuk Srikaton, kalau ke arah jalan depan itu masuk Bandar Agung,” jelasnya.

Ketika diminta pendapat mengenai kondisi hutan lindung yang sudah gundul seperti lapangan terbuka, Parjo menjawab sudah seperti inilah keadaannya dari dulu sudah menjadi kebun warga. Banyak warga menggantungkan hidup dari bertani di kawasan hutan tersebut.

“Ya, dari dulu sudah begini, sudah digarap warga. Banyak warga menggantungkan hidup dari menggarap lahan disini,” jawabnya.

Parjo mengakui untuk surat tanah itu tidak ada. Soa bayar pajak, ia kurang paham karena ia tak memiliki lahan.

“Kalau surat tanah, ya, tak ada. Saya tak punya lahan, mas, jadi tak paham bayar pajak atau tidaknya. Ini (saya) hanya mau ngarit aja,” tandasnya.

Seorang warga tinggal di pemukiman yang juga masih dalam Kawasan Hutan Lindung Register 38, tepatnya di Desa Bandar Agung, mengaku untuk surat tanah, hanya ada surat keterangan dari kepala desa setempat. Bayar pajak untuk petok pajak (bukti tagihan pajak bumi dan bangunan) pun sama, seperti petok pajak tanah resmi.

“Di sini masuk kawasan dan tak ada surat tanah, paling cuma surat keterangan kepala desa. Kalau pemukiman rumah warga, ya, bayar pajak, petoknya sama kok, kayak biasanya,” kata warga yang enggan namanya disebutkan.

Menanggapi hal itu, Wandi, aktivis pengggiat lingkungan hidup, mengaku turut prihatin dan sangat menyayangkan kondisi Hutan Lindung Register 38 yang gundul bak lapangan terbuka.

“Sangat disayangkan sekali, sungguh memprihatinkan kondisi hutan sudah gundul bagaikan lapangan terbuka,” ujarnya.

Aktivis muda ini meminta, pemerintah dan dinas terkait harus segera mengambil tindakan agar kerusakan hutan tak kian parah

“Pemerintah dan dinas terkait harus segera berindak. Jika tidak, kerusakan hutan akan kian parah,” kata Wandi saat dikonfirmasi, Ahad (8/10/2023).

Hutan Lindung Register 38 selain berfungsi sebagai penyangga air Danau Way Jepara juga sebagai penjaga kualitas udara,

“Hutan ini penyangga dan resapan air Danau Way Jepara. Selain itu, juga menjaga kualitas udara. Jika hutan gundul, tentu akan berdampak buruk pada kehidupan manusia,” pungkas Wandi.

Hutan lindung ialah kawasan hutan mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, pengendalian erosi, mencegah intrusi air laut, memelihara kesuburan tanah dan mencegah kekeringan, serta untuk mencegah pemanasan global.

Tidak disadari, banyak orang karena fokus memikirkan untung semata dengan dalih menyejahterakan masyarakat, tanpa memikirkan dampak lingkungan bakal terjadi akibat ulah yang mereka kerjakan dengan merusak hutan, menebang pohon tanpa aturan, atau mengubah fungsi hutan lindung itu sendiri, akan berdampak buruk kelangsungan hidup manusia.

Sampai berita ini dilansir, Kepala KPH Gunung Balak dan pemerintah desa setempat belum bisa dikomfirmasi. (jex)