Haji Robert Tak Pernah Wanprestasi kepada RY

Foto ilustrasi. (Foto: Ist)
Foto ilustrasi. (Foto: Ist)

MALUKU UTARA, MATAHARIPOS.COM- Publik Maluku Utara tentu tak asing lagi dengan Haji Robert. Pria bernama asli Haji Romo Nitiyudo Wachjo ini pemilik perusahan tambang emas Gosowong PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM).

Ia seorang konglomerat sangat dermawan. Nama Haji Robert familiar di telinga masyarakat Maluku Utara ini lantaran tangan dingin dan jiwa sosial suka membantu fakir miskin, membangun rumah ibadah semua agama.

Ia juga melakukan program bedah rumah dan punya program khusus Haji Robert Peduli yang sudah sangat banyak membantu orang sakit yang susah berobat.

Haji Robert pada 18 Maret sampai dengan November 2021 sempat memberikan kuasa kepada RY, seorang advokat atau pengacara untuk mengurus segala masalah hukum di PT NHM.

Seiring berjalan waktu, pada November 2021, RY mengikat diri dengan Pemerintah Halmahera Selatan (Halsel) sebagai Staf Ahli Bidang Hukum dengan Surat Keputusan SK Nomor 232 tahun 2021 Tentang Pengangkatan Staf Khusus Bupati Halsel tertanggal 3 November 2021, dengan honorarium berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021.

Menjadi Staf Ahli di Pemda Halsel, RY tak pernah lagi memberikan jasa hukum sebagai seorang advokat atau pengacara kepada PT NHM, baik secara litigasi maupun nonlitigasi. Ini  karena RY lebih banyak menghabiskan waktu di Halsel.

RY sebagai mantan kuasa hukum PT NHM ini tiba-tiba menggugat PT NHM secara perdata terkait wanprestasi dengan alasan honorarium jasa hukum tahap 2 belum dibayar. Padahal sejak Desember 2021 hingga sekarang, RY tak pernah memberikan jasa hukum kepada Haji Robert atau ke PT NHM.

Kuasa Hukum PT NHM, Iksan Maujud, mengatakan, sangat aneh kalau Haji Robert digugat RY. Menurutnya, sebenarnya ini keliru besar jika RY meminta honorarium ke PT NHM.

“Justru sebaliknya yang melakukan wanprestasi ialah RY kepada klien kami. Bagaimana mau bayar jasa honorarium RY, memang RY ada kerja apa?” tanya Iksan.

Ia mengatakan, semua tahu jika  pekerjaan advokat ialah seseorang berprofesi memberi jasa hukum, baik dalam maupun luar pengadilan dan selalu tunduk pada ketentuan Undang-Undang Advokat.

Advokat, tegas Iksan, tak boleh memaksa orang membayar jasanya,  sementara dia sama sekali tak memberikan jasa hukum kepada orang tersebut.

Menurutnya, beda halnya dengan preman kerja memeras dan memaksa orang mendapatkan suatu benda atau uang tanpa dia bekerja. Karena itu, tandas ia, kalau RY saat ini mendesak meminta honorarium dan sementara RY sendiri tak pernah bekerja, cara-cara seperti ini sangat aneh.

“Saya ini sampaikan ke publik, bahwa klien kami sama sekali tak melakukan wanprestasi. Justru klien kami merasa sangat dirugikan yang telah dilakukan RY kepada klien kami, Pak Haji Robert,” kata Iksan, dalam siaran pers yang disampaikan PT NHM kepada awak media, Rabu (4/10/2023).

Sesuai siaran pers, Iksan menambahkan, saat ini perkara telah berjalan dan sudah dalam tahap mediasi ketiga, akan lanjut pada sidang pokoknya minggu depan dengan agenda pembacaan gugatan.

“Prinsipnya, kami tetap menghormati proses peradilan yang saat sudah berjalan sambil menyiapkan seluruh dokumen yang ada untuk pembuktian di persidangan nanti,” ujar Iksan.

“RY silahkan buktikan seluruh dalil-dalil gugatannya di persidangan, kami pun akan menyiapkan jawaban sekaligus gugatan balik ke RY,” tegasnya.

Menurut Iksan, upaya hukum baik perdata maupun pidana akan mereka tempuh demi nama baik klien mereka atas pencemaran nama baik yang telah dilakukan RY. (rls)