Kemendagri Berikan BUMD Awards dan Rakor BUMD se-Indonesia 2023

matahari
Kemendagri melalui Ditjen Keuda menyelenggarakan anugerah BUMD Awards dan rakor BUMD seluruh Indonesia 2023 di Hotel Grand Sahid Jakarta, Jumat (29/9/2023). (Foto: Istimewa)
Kemendagri melalui Ditjen Keuda menyelenggarakan anugerah BUMD Awards dan rakor BUMD seluruh Indonesia 2023 di Hotel Grand Sahid Jakarta, Jumat (29/9/2023). (Foto: Istimewa)
Example 120x600

JAKARTA, MATAHARIPOS.COM- Guna memperkuat dan meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan menciptakan iklim kompetitif, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Keuda) menyelenggarakan anugerah BUMD Awards dan rapat koordinasi (rakor) BUMD seluruh Indonesia tahun 2023 di Hotel Grand Sahid Jakarta, Jumat (29/9/2023).

Kegiatan secara langsung, virtual, dan dapat disaksikan melalu ichannel youtube dan media sosial Ditjen Keuda dan Kemendagri.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda, Agus Fatoni, mengatakan, saat ini total pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia sebanyak 1.056 BUMD, terdiri dari 26 Bank Pembangunan Daerah (BPR), 212 BPR milik Pemda, 360 Perusahaan Daerah Air Minum, 13 BUMD agro, 17 Penjaminan Kredit Daerah, 43 BUMD migas, 28 BUMD pasar, 13 BUMD pariwisata, dan 344 BUMD aneka usaha.

Agus Fatoni mengatakankan, BUMD Awards 2023 bertujuan membina, mengawasi tata kelola, kinerja BUMD dan menilai kinerja BUMD. Selain itu, meningkatkan kinerja dan tata kelola BUMD, menyiptakan iklim kompetitif antar BUMD, meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik, memotivasi pemerintah daerah mengelola dan mengembangkan usaha BUMD, meningkatkan sinergi antar-BUMD, asosiasi BUMD, BUMD dan pemerintah daerah dan steakholder lainnya.

“Juga mendorong pemerintah daerah dan BUMD berinovasi dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan publik,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, penilaian BUMD Awards 2023 terdapat beberapa kriteria penilaian, di antaranya bermanfaat bagi masyarakat, berkinerja baik, menerapkan tata kelola perusahaan baik, melaksanakan pelayanan publik, serta memiliki inovasi dan sinergi dengan steakholder lainnya.

Fatoni mengatakan, BUMD Awards ini melibatkan tim penilai melibatkan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kemenkeu, BPKP, KPK, kemitraan dan pimpinan media nasional.

Tim juri diketuai Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir. Anggota tim ini meliputi Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Deputi Bidang kelembagaan dan Tatalaksana KemenPAN-RB, serta Deputi Bidang Akuntansi Negara BPKP.

Anggota lainnya, yakni Kepala BPSDM, Direktur Eksekutif Kemitraan, Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, Direktur Utama PT Tempo, Direktur Utama dan Pemimpin Redaksi PT CNN Indonesia.

“Tahapan dan proses sudah dilaksanakan sejak awal tahun, mulai dari penilaian di tingkat provinsi, kemudian juga masukan dan saran dari asosiasi,” terangnya.

Rakor itu juga menghadirkan narasumber, di antaranya KPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dengan materi Pengawasan sebagai  pengungkit optimalisasi BUMD; Kepala Badan Pangan Nasional, dengan materi Peran BUMD dalam pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. (rls)