LSM KOMPAK, Minta APH Tindak Lanjut OPD Yang Diduga Bermasalah

matahari
Example 120x600

Bandarlampung – Lembaga Komunitas Masyarakat Perangi Korupsi (KOMPAk) soroti pengelolaan anggaran Negara pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Lampung.

Adapun Pengelolaan anggaran OPD yang disorot LSM Kompak sebagai berikut: Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung, Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek (RSUDAM), Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung, dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi lampung.

Kordinator Kompak Lampung, Nopiyanto mengatakan pihaknya menduga adanya oknum yang bermain dalam pengelolaan anggaran tersebut sehingga perealisasian anggaran pemerintah tidak sesuai prosedur.

“Salah satu bentuk tanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan warga negaranya adalah dengan menyediakan akses serta sarana dan prasarana yang merata. Namun, hal demikian seringkali tak berjalan sesuai dengan harapan yang disebabkan adanya oknum yang bermain sehingga perealisasian anggaran pemerintah tersebut tidak sesuai prosedur bahkan tidak berdampak secara langsung terhadap masyarakat, yang terpenting ada cuan yang bisa diraup, budaya pejabat korup,” ujarnya, Sabtu (22/07/2023).

Nopiyanto menegaskan, pihaknya meminta Gubernur Lampung mengevaluasi kinerja seluruh OPD dibawah naungan Pemerintah Provinsi Lampung.

“Meminta kepada Kepala Gubernur Lampung agar segera mengevaluasi secara keseluruhan kinerja seluruh SKPD yang berada dibawah Naungan Pemerintah Provinsi lampung, khususnya terhadap satker tersebut diatas”. tegasnya.

“Meminta kepada Aparatur Penegak Hukum, baik dari unsur Kejaksaan maupun Kepolisian agar segera melakukan tindak lanjut terhadap informasi yang kami sampaikan ini, sebagai langkah awal untuk mengusut tuntas semua permasalahan yang mengarah kepada adanya dugaan Tindak Pidana KKN”. tambahnya.

Usut dan Tangkap Oknum Pejabat serta Mafia proyek yang menjadi sumber utama mula dari segala rangkaian panjang terjadinya dugaan tindak pidana KKN yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi lampung yang menyebabkan adanya Kerugian Keuangan Negara”. tandasnya.

Berikut beberapa Realisasi anggaran yang disorot LSM Kompak Lampung:

1. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura : Pembuatan Jalan Usaha Tani UPB Way Jepara, CV. Tujuh Saudara, Rp. 544.000.000,00; Rehab Gudang Prosesing Benih UPB Palas CV. Bunga Mas Semesta Rp. 509.000.000,00; Rehab Ruang Penilaian Varietas (UPTD BPSB) CV. Yasona Artha Rp.540.000.000,00; Rehab Ruang Sertifikasi Benih (UPTD BPSB) Dwi Tunggal Sejahtera Rp. 498.868.000; Rehab Ruang Pengawasan Pemasaran (UPTD BPSB) Cv. Batin Alam, Rp. 587.006.000,00; Belanja Hibah Barang Sarana Produksi Cabai (Dolomit dan Pengendali OPT), PT. BUMI ANGKASA SEJAHTERA Rp. 110.330.000,00; Belanja Hibah Barang Sarana Pengolahan Hortikultura (Pisang, Cabai dan Bawang Merah) dan Perlengkapannya, CV.AJI SAKTI JAYA, Rp. 198.981.100,00; Belanja Hibah Barang Sarana Produksi Bawang Merah (Dolomit dan Pengendali OPT) PT. BUMI ANGKASA SEJAHTERA, Rp. 100.121.250,00

2. BPBD Prov Lampung : Belanja Rehabilitasi Gedung Kantor BPBD Provinsi Lampung, CV.GORO JAYA Rp. 982.688.000,00; Normalisasi Sungai Way. Tambak Rejo Kabupaten Pringsewu CV. SAPO NEDUH CONSTRUCTION, Rp. 889.858.000,00; Normalisasi Sungai Way. Sedayu KAB. Tanggamus REZEKI BERKAH ABADI, Rp. 4.744.555.412,00; Normalisasi Sungai Way. Napal KAB. Pringsewu, Karya Tunang & Co Rp. 1.480.394.348,00; Belanja Rehabilitasi Gedung Kantor BPBD Provinsi Lampung CV.GORO JAYA PRATAMA, Rp. 981.694.570,57; Pembuatan Sumur Bor JL. Dr. Setia Budi Gg. Baiturrohim Kel. Negeri Olok Gading, Kec. Teluk Betung Barat, Bandar Lampung, Tirta Bhuwana, Rp. 129.813.000,00; Pembuatan Sumur Bor Desa Nibung, Kec. Gunung Pelindung, Kab. Lampung Timur, CV. REVAL RAYA Rp. 128.222.000,00; Pembuatan Sumur Bor Jl. Cendrawasih Kel. Banjar Sari, Kec. Metro utara, Kota Metro CV. Kedaton say, Rp. 126.909.000,00; Pembuatan Sumur Bor Pekon Bumi Arum Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu CV. Kedaton say, Rp. 129.870.000,00

3. RSUDAM Lampung : Revitalisasi gedung Rawat jalan, CV. Darma Multi Guna, Rp. 3.447.315.909,00; Revitalisasi Gedung Mahan Nunyai, CV. ANABAE KARYA Rp. 6.805.377.434,00; Lanjutan Pembangunan Gedung Perawatan bedah terpadu, PT. Satri Karya Tinata, Rp. 31.049.566.223,00; Biaya Jasa Kebersihan, PT. Ganendra Wijaya, Rp. 9.500.000.000,00; Bahan Makan Minum Pasien dan Pegawai, CV. Karya Cipta Mandiri, Rp. 8.159.116.022,00

4. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi lampung : belanja modal peternakan/perikanan berupa dermaga di PPP lempasing (DAK 2002), CV. Raden Galuh, Rp. 3.556.640.000,00, Belanja modal bangunan peternakan/perikanan berupa kolam pelabuhan PPP lempasing yaitu kolam pelabuhan (DAK 2002), Afika Karya Mandiri, Rp. 2.709.583.000,00; Belanja modal bangunan peternakan/perikanan berupa dermaga di PPP Kota agung (DAK 2002); CV. Berkah Rahayu, Rp. 2.840.661.000,00; Belanja modal bangunan peternakan/perikanan berupa jalan komplek PPP kota agung yaitu jalan komplek (DAK 2002), CV.Aprilyo Construction, Rp. 443.535.000,00.

5. Dinas Lingkungan Hidup : Seluruh kegiatan Belanja Hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat social kemasyarakatan, APBD 2002. (*)