Marak Ijazah Siswa Ditahan, AWPI Pesawaran Bentuk Tim Investigasi

PESAWARAN, MATAHARIPOS.COM- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Pesawaran akan membentuk tim investigasi. Hal ini terkait kerap terjadi pihak sekolah menahan ijazah para siswa SMA/sederajat di kabupaten setempat.

Ketua DPC AWPI Pesawaran, Syahrullah, sangat menyayangkan para oknum pelaku dunia pendidikan tak memberikan contoh baik bagi generasi muda bangsa.

Menurut ia, dewan guru atau pemegang jabatan tambahan di dunia pendidikan selayaknya mengajarkan calon penerus bangsa menaati undang-undang atau peraturan pemerintah. Bukan sebaliknya, memberikan contoh melanggar regulasi tersebut.

Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 angka 10 menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

“Ijazah merupakan sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan nonformal. Ijazah pendidikan formal diberikan kepada peserta didik telah lulus satuan pendidikan. Sedangkan ijazah pendidikan nonformal diberikan kepada peserta didik telah lulus program pendidikan kesetaraan,” katanya, Selasa (18/7/2023).

Terkait penahanan ijazah oleh satuan pendidikan, ia menjelaskan, Pasal 7 ayat (8) Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis, Bentuk, dan Tata Cara Pengisian Blanko Ijazah Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2020/2021.

“Pasal 7 ayat (8) dikatakan, bahwa satuan pendidikan dan dinas pendidikan tidak diperkenankan menahan atau tidak memberikan ijazah kepada pemilik ijazah yang sah dengan alasan apapun,” tegas pria akrab disapa Maung Andalas ini.

Syahrullah menegaskan, dari peraturan ini jelas, bahwa pihak sekolah dilarang menahan ijazah siswa atau ijazah peserta didik dengan alasan apapun. Alasan apapun ini bisa karena belum membayar iuran sekolah, belum membayar SPP, belum membayar sisa uang ujian, dan lain-lain.

Ketika, lanjut ia, peserta didik dinyatakan lulus satuan pendidikan formal atau lulus program pendidikan nonformal atau pendidikan kesetaraan, peserta didik berhak menerima ijazah sebagai pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan nonformal.

Dia berharap agar tenaga didik mengerti tujuan soal menerbitkan ijazah berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikasi Hasil Ujian Nasional.

“Pasal 2 ini dikatakan, penerbitan ijazah bertujuan memberikan pengakuan atas perolehan prestasi belajar dan penyelesaian suatu jenjang pendidikan kepada peserta didik setelah lulus satuan pendidikan,” jelas ia lagi.

Berdasarkan informasi awal, baik berita online dan pembahasan pada grup WhatsApp baik FGD Pesawaran dan lainnya, AWPI Pesawaran akan segera membentuk tim investigasi untuk pulbaket dan puldata. Selain itu, pihaknya juga segera melayang surat kepada SMAN 1 Pesawaran.

Juga, pihaknya berkoordinasi dengan DPD AWPI Lampung agar segera menyurati Dinas Pendidikan Provinsi Lampung soal kerap terjadi penahanan ijazah oleh oknum pendidikan di Provinsi  Lampung, khususnya wilayah Pesawaran.

“Kami akan segera menyisir wilayah pendidikan di Bumi Andan Jejama. Selain itu, juga segera menyampaikan hasil investigasi ke DPD AWPI Lampung,” ujarnya.

Ia berharap agar masyarakat Pesawaran dapat menyampaikan ke AWPI Pesawaran jika ada hal sama terjadi. Agar kejadian seperti ini tak berlarut-larut dan terulang kembali. (*)