Perintah Cabut Berita Dugaan Korupsi Anggota DPRD Tanggamus, Forwakum: Ada Bisikan Gaib di Kejati

Bandarlampung– Luar biasa Kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung selaku pemangku kebijakan penegakan hukum. Pasalnya, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung bisa memerintahkan bawahan menyetop dan mencabut pemberitaan korupsi dengan alasan agar kondusif.

Padahal, pihak penyidik Kejati Lampung telah menemukan ada dugaan korupsi berjemaah di Sekretariat DPRD Tanggamus tahun 2021 dan melakukan konferensi pers guna meningkatkan status perkara ke tingkat penyidikan.

Namun, berselang beberapa jam, Kajati Lampung melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) memerintahkan mencabut pemberitaan yang telah tersebar di media massa.

Kajati Lampung memerintahkan mencabut berita yang beredar ini memicu berbagai macam opini dan tanggapan kalangan masyarakat.

Bertalian dengan itu, Ketua Forum Wartawan Hukum (Forwakum), Aan Ansori, Kamis (13/7/2013), menanggapi marak informasi terkait intervensi kebebasan pers di korps adhyaksa Kejati Lampung ini.

“Patut diduga adanya “bisikan gaib” ke telinga Kajati, hingga memerintahkan bawahannya mencabut berita telah beredar,” ujar Aan Ansori.

Menurutnya, jika perintah yang disuarakan melalui Kasipenkum, mengandung makna negatif dan berpotensi menjadi satu kesatuan jaringan dalam kasus tersebut.

“Saya menduga adanya intervensi dan kekuatan lain melebihi kekuatan penegakan hukum di Kejati Lampung, hingga bisa mengangkangi UU Pers dan membungkam kemerdekaan pers,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kajati Lampung melalui I Made Agus Putra Adnyana, Kasipenkum Kejati Lampung, meminta media publikasi di Kejati Lampung agar tak menayangkan dan mencabut pemberitaan yang sebelumnya telah digelar pada konferensi pers terkait dugaan korupsi perjalanan dinas diktif di lingkungan DPRD Tanggamus.

Saat konferensi pers, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Lampung Hutamrim, menyebut, pihaknya akan memeriksa 44 anggota DPRD Tanggamus terkait dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif, yang merugikan keuangan negara hingga Rp7,7 miliar lebih, dari total kegiatan Rp14,3 miliar tahun 2021.

Usai ekspos kasus dugaan korupsi yang melibatkan seluruh anggota DPRD Tanggamus, Kasipenkum Kejati Lampung melalui WhatsApp (WA) Group Kejati, Rabu (12/7/2023), meminta berita ekspos kasus dugaan korupsi di DPRD Tanggamus, ditarik untuk tak dipublikasi.

I Made Agus Putra Adnyana, mengatakan, jika permintaan itu atas perintah pimpinan dengan dalih menjaga kondusivitas daerah.

“Mohon izin rekan-rekan media atas perintah pimpinan terkait dengan konferensi pers tadi siang terkait Sekretariat DPRD Tanggamus, jangan dulu dinaikin beritanya karena terkait dengan kondusifitas daerah,” kata Kasipenkum Kejati Lampung.

Kajati ini melalui Kasipenkum, memohon supaya berita sudah beredar dapat dihapus.

“Mohon kesediaan rekan-rekan sudah menayangkan beritanya ditarik kembali,” pinta kajati melalui kasipenkum.

Sebelumnya dalam ekspos, menyebutkan pihak Kejati Lampung meningkatkan kasus dugaan mark up di Sekretariat DPRD Tanggamus ke tahap penyidikan.

Aspidsus, Hutamrin, mengatakan mark up dilakukan pada biaya penginapan dalam anggaran perjalanan dinas paket meeting dalam dan luar kota tahun 2021.

Anggaran diperuntukkan bagi 45 legislator Tanggamus dengan rincian, empat pimpinan dewan dan 41 anggota DPRD. Total anggaran adalah Rp14,3 miliar lebih, dengan realisasi Rp12,9 miliar.

Adapun modusnya dengan melampirkan tagihan biaya kamar hotel lebih tinggi dari surat pertanggungjawaban (SPj) yang ditetapkan.

“Selain itu, ada tagihan hotel fiktif. Nama tamu pada bill (tagihan) hotel dan SPj tak pernah menginap berdasarkan sistem di hotel,” ujar Hutamrin.

Modus terakhir, berdasar catatan dari sistem komputer hotel tempat menginap ditemukan satu kamar diisi dua anggota DPRD.

“Namun bill hotel yang dilampirkan di dalam SPj dibuat untuk masing-masing nama (dobel bill) dan kemudian harganya di-mark-up,” ungkapnya.

Biaya hotel perjalanan dinas luar dan dalam kota dibagi beberapa daerah. Antara lain Bandarlampung enam hotel, Jakarta 2, Jawa Barat 12, dan Sumatera Selatan 7.

Hutamrin mengungkapkan, bill hotel yang dilampirkan di SPJ bukan dikeluarkan oleh pihak hotel. Namun, dicetak empat travel, yakni travel W, SWI, A, dan AT.  Meski begitu, Kejati belum menetapkan tersangka pada kasus tersebut. (rls/frwkm)