Praktisi Hukum Pinta Pemerintah Bedakan Pasal TPPO dan Pekerja Migran Unprosedural

Jakarta- Ketua Umum Forum Komunikasi Pekerja Migran Indonesia (FKPMI), Dato Muhammad Zaenul Arifin, mengatakan, Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) hendak bekerja ke luar negeri dan tak memenuhi syarat dokumen tak bisa dikategorikan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) lantaran tak ada unsur paksaan atau kesadaran sendiri CPMI ini bekerja ke luar negeri.

Praktisi hukum ini menjabarkan, makna TPPO itu sendiri jika mengacu Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 harus memenuhi unsur ancaman kekerasan untuk tujuan eksploitasi.

“CPMI akan bekerja ke luar negeri bukan TPPO, melainkan PMI yang unprosedural. Ini merupakan fenomena WNI yang sadar ingin bekerja ke luar negeri karena aturan dan lapangan kerja sempit hingga menjadikan mereka berangkat bekerja tak sesuai aturan,” jelas pria akrab disapa Dato MZA ini.

Menurutnya, makna TPPO sangat berbeda jika dilihat pada UU No. 21 tahun 2007, bahwa kejahatan TPPO harus memenuhi unsur ancaman kekerasan untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Selain itu juga, pemerintah pusat harus peka terhadap penduduk yang tinggal di daerah perbatasan, misalnya Kepulauan Riau. Masyarakat di daerah perbatasan seperti Kepulauan Riau sudah terbiasa keluar masuk ke Malaysia dan ke Singapura seperti kampung halaman mereka sendiri. Boleh dikatakan mereka lebih mengenal Malaysia dan Singapura dari pada ibu kota negara Indonesia Jakarta. Karena penduduk Malaysia, Singapura, dan Riau ialah masyarakat serumpun dari nenek moyang sama sejak zaman Kerajaan Johor Riau Dan Lingga berkuasa dahulu sebelum masing-masing negara merdeka.

“Tak heran bila mereka sering keluar masuk ke sana karena bekerja membantu usaha keluarga mereka di sana atau sekadar kunjungan keluarga. Namun ada UU TPPO ini menjadi hambatan penduduk perbatasan karena tak seperti sebelumnya bebas keluar masuk dengan paspor wisata.

Buat Resah

Di tempat terpisah, Pemangku Adat Kerajaan Melayu Bintan, Dato H. Huzrin Hood mengatakan, UU TPPO ini membuat resah masyarakat Kepulauan Riau yang hidup berbatasan dengan negara Malaysia dan Singapura.

Ia mengatakan, pemerintah hendaknya meninjau kembali UU ini  diberikan pengecualian untuk penduduk daerah-daerah tinggal di perbatasan negara. Mereka hendaknya diberi kemudahan keluar masuk menyeberang ke Malaysia dan Singapura. Mungkin berbeda perlakuannya untuk penduduk bukan asli dari Kepulauan Riau yang menggunakan pintu perbatasan ini, patut dicurigai atau dibuat pemeriksaan lebih dalam saat di pintu keluar.

Ketua Umum Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (BP3KR) ini menyontohkan, penduduk Johor hendak menyeberang ke Singapura baik bekerja maupun kunjungan keluarga dapat perlakuan khusus dan kemudahan baik dari Singapura maupun dari pemerintah Johor. Berbeda dengan penduduk Malaysia bukan berasal dari Johor yang berbatasan lansung dengan Singapura. Begitu juga penduduk Thailand tinggal berbatasan langsung dengan Malaysia juga dapat kemudahan keluar masuk di daerah perbatasan, asalkan kartu identitas mereka benar dari penduduk tempatan tinggal diperbatasan.

“Dari kedua contoh negara ini, pemerintah hendaknya mempertimbangkan UU TPPO ini agar tepat sasaran. Sebagaimana diamanatkan UU, jangan sampai menyusahkan masyarakat dan menganggu dari segi perekonomian dan kerukunan hidup bermasyarakat dan bersaudara sudah lama terjalin,” katanya.

Selain itu, Humas Asosiasi Pengusaha Kapal Penumpang Indonesia, Dato Bainuri Bay mengatakan, dampak UU TPPO ini sangat berimbas bagi usaha maritim bidang angkutan laut penumpang karena pintu keluar ke negara perbatasan diperketat. Selama ini masyarakat menggunakan sarana transpotasi laut sebagai alat berpergian penyeberangan ke Singapura dan Malaysia.

Ketua Bidang Maritim Gerakan Rakyat Kepri Sukses ini menjelaskan, dari daerah Karimun, misalnya jarak tempuh ke Malaysia hanya dalam tempo waktu 50 menit namun ada aturan ini masyarakat tak dapat berpergian seperti sebelumnya, dapat keluar masuk sesukanya menggunakan paspor wisata.

“Mereka harus benar-benar jelas maksud tujuan berpergian, barulah diberi izin untuk berangkat, padahal Singapura dan Malaysia seperti kampung halaman mereka sendiri dan keluarga-keluarga mereka sudah berdomisili di sana juga sangat banyak,” katanya.

Ia mengungkapkan, banyak pengusaha angkutan laut mengeluh lantaran ketat pelabuhan keluar dari daerah perbatasan. Biasanya penumpang berangkat dalam jumlah puluhan hingga ratusan, kini tinggal 10 hingga 15 orang saja per trip. Hal ini berdampak besar dari segi investasi armada yang telah dikeluarkan. Belum lagi dengan biaya operasional tinggi, dengan penumpang diangkut dalam jumlah itu tak mencukupi biaya operasional dan gaji pekerja. Akibatnya,  perusahaan akan efesiensi pengurangan trip perjalanan dan pengurangan tenaga kerja maka tingkat pengangguran meningkat.

Ia menambahkan, pada prinsipnya masyarakat akan selalu patuh dan taat dengan aturan dan perundang -undangan namun daripada itu dampak dari setiap kebijakan harus ada solusi diberikan kalau tak akan berimbas pada perekonomian masyarakat luas. (AFA)