Jalan Lintas Kabupaten Rusak Parah, KPK Diminta Audit Dinas PUPR Tuba

Jalan Lintas Kabupaten Rusak Parah, KPK Diminta Audit Dinas PUPR Tuba
Jalan Lintas Kabupaten Rusak Parah, KPK Diminta Audit Dinas PUPR Tuba. Foto : Kolase Istimewa

Menggala – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Barisan Rakyat Anti Korupsi Negara Kesatuan Republik Indonesia (BARAK-NKRI) dan LSM LEDAK, meminta pihak KPK RI turun ke Kabupaten Tulang Bawang untuk mengaudit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Tuba yang diduga korupsi puluhan miliar pada APBD 2022 dibidang perbaikan/pekerjaan jalan lintas Kabupaten Tulang Bawang.

Pasalnya, sampai saat ini sebagian pekerjaan jalan dan jembatan PUPR Tuba mangkrak belum ada tindak lanjutnya dan mirisnya lagi sebagian jalan lintas Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung ini masih ditemukan adanya rusak yang sangat parah belum ada perbaikan dari pihak Dinas PUPR Tuba terkait.

Seperti jalan Aji Jaya KNPI – Sp Paduan Rajawali yang pernah dikeluhkan warga setempat dan pengguna jalan lainnya,yang sampai saat ini masih rusak parah belum ada perbaikan dari pihak Pemkab Tuba dan dinas PUPR terkait.

Padahal tahun 2022 dan 2023 ini dianggarkan Dinas PUPR tuba untuk perbaikan jalan Aji Jaya KNPI – Sp.Paduan Rajawali menghabiskan anggaran Rp3 miliar lebih diduga fiktif dan banyak penyimpangan.

“Sudah pernah kami layangkan surat klarifikasi ke dinas PUPR terkait anggaran untuk perbaikan jalan Aji Jaya KNPI – Sp.Paduan Rajawali yang dianggarkan Dinas PUPR Tuba 3 M lebih pada tahun 2022 yang lalu, namun surat tersebut belum ada jawaban,” jelas kepala Bidang Investigasi LSM BARAK-NKRI Sahrudin, Senin (23/5/2023).

Selain itu juga lanjut Sahrudin, Dinas PUPR banyak menghabiskan anggaran puluhan miliar untuk perbaikan jalan Kecamatan Penawar Aji dan Rawapitu pada tahun 2022 dan 2023 ini,namun juga belum ada tanda-tanda perbaikan.

“Coba kita lihat jalan yang ada di Penawar Aji dan Rawapitu masih banyak rusak parah sampai saat ini belum ada tanda-tanda perbaikan namun dianggarkan pihak Dinas PUPR Tuba puluhan miliar,ini apa namanya kalau bukan fiktip,” jelasnya.

Saat dikonfirmasi awak media Kepala Dinas PUPR Tuba tidak bisa menjawab dan dihubungi melalui via whatsapp Kasubag Umum PUPR Tuba Riadi mengatakan bahwa Kepala Dinas PUPR Tuba Hariyanto sedang sedang dinas luar dan dirinya siap untuk mengklarifikasi serta duduk bareng,

“Waalaikum salam bang terkait surat klarifikasinya nanti dikabari ya bang,” jawab Riadi.

Masyarakat berharap kepada pihak Anti Rasuah/Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) agar bisa turun langsung kelapangan dan audit Dinas PUPR Tuba yang diduga menganggarkan kegiatan fiktip puluhan miliar rupiah pertahunnya,

“Kami atas nama masyarakat setempat dan meminta kepada pihak KPK RI bisa menindak lanjuti permasalahan yang ada dinas pupr tuba agar tidak terjadi kepada Dinas yang lainnya demi kemajuan pembangunan di kabupaten Say Bumi Nengah nyappur,” tegas dia.(Sen)