AWPI : Pengawasaan Proyek Infrastruktur di Lamtim Lemah

matahari
Proyek di Kabupaten Lampung Timur/Dok.AWPI
Example 120x600

SUKADANA – DPC AWPI Kabupaten Lampung Timur menyoroti peran bupati dan wakil bupati dalam mengawasi pengerjaan proyek infrastruktur fisik di tahun anggaran 2022 di wilayahnya.

Pasalnya, banyak pengerjaan pembangunan jalan, jembatan, dan sejumlah bangunan pada rumah sakit, serta berbagai proyek fisik lainnya di Kabupaten Lampung Timur, diduga tidak sesuai dengan manajemen proyek, kontrak kerja hingga KAK pelaksanaan pekerjaan.

Ditambah, waktu pelaksanaannya selalu di ujung tahun, mengingat waktu pengerjaan akan berdampak pada hasil, mutu serta proses administrasinya.

Ketua DPC AWPI Lampung Timur, Herizal, menyebut, ada berbagai kendala yang membuat proyek fisik di Lampung Timur tak kunjung dikerjakan sesuai rencana, dan pihaknya akan mendorong instansi terkait untuk segera melaksanakan proyek fisik yang saat ini sudah memenuhi spesifikasi, kualitas dan mutu.

“Seharusnya kepala daerah dapat memberkan instruksi tegas kepada dinas terkait untuk meninjau ulang proyek-proyek yang belum berjalan dengan semestinya,” kata dia, Senin (12/12/2022).

Sampai saat ini, ia dan tim AWPI masih menemukan sejumlah kegiatan konstruksi jalan dan jembatan belum ada peran maksimal dari instansi terkait khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk dapat mendorong dan mengevaluasi hasil pengerjaan proyek tersebut.

“Kami melihat Pemkab Lampung Timur seperti tidak memiliki target untuk mengevaluasi dan mempublikasikan hasil kerjanya dibidang pengawasan, serta kesesuaian mutu pada pihak pemenang tender yang diduga nakal serta bertindak curang,” jelas dia.

“Banyak pekerjaan menjadi terkatung-katung, mutu pekerjaan tidak berkualitas, hingga berpotensi merugikan keuangan daerah sampai peluang bocornya APBD terbuka lebar. Dan yang lebih ironis, hal ini diduga sudah diketahui oleh banyak pihak terutama aparat penegak hukum, akan tetapi kenapa tidak menjadi bagian dari persoalan hukum serta upaya penindakan,” sambung dia lagi.

Selain itu, Ia mengaku, Plt kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur, Subandri Bachri, sulit dijumpai meski dalam waktu jam kerja di kantornya, untuk meminta klarifikasi terkait dengan proses pengadaan pelaksanaan serta tanggung jawab Dinas PUPR.

“Banyak dari sejumlah paket proyek fisik jalan dan jembatan baik dalam proses lelang, penetapan pemenang, yang diduga banyak unsur monopolinya. Karena lelang tersebut bertujuan untuk menentukan pihak ketiga sebagai pelaksana proyek. Diduga juga sebagian kepemilikan dari pekerjaan proyek infrastruktur tersebut adalah milik oknum pejabat atau ASN di lingkup Pemkab Lamtim,” jelas dia.(HEN)